JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 1.305 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
    163/PMK.02/2016

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

    • Ditetapkan: 31 Okt 2016
    • Diundangkan: 31 Okt 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    5/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN | IURAN PENSIUN
      243/PMK.02/2016

      Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | PERUBAHAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      46/PMK.08/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

      • Ditetapkan: 22 Mar 2016
      • Diundangkan: 22 Mar 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
      225/PMK.05/2016

      Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      24/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
        220/PMK.08/2015

        Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

        • Ditetapkan: 07 Des 2015
        • Diundangkan: 07 Des 2015

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT | BARANG MILIK NEGARA
        69/PMK.06/2016

        Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 26 Apr 2016
        • Diundangkan: 27 Apr 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEGAWAI NEGERI SIPIL | PROVINSI PAPUA
        207/PMK.02/2014

        Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Pa...

        • Ditetapkan: 30 Okt 2014
        • Diundangkan: 30 Okt 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN 999 (BA BUN) | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
        93/PMK.02/2013

        Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (Ba Bun)

        • Ditetapkan: 27 Jun 2013
        • Diundangkan: 27 Jun 2013

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 104
        • 105
        • 106
        • ...
        • 131
        Quick Look - ??