JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 1.092 hasil yang relevan dengan "program diskon dan harga barang "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
    PP 36 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2008
    • Diundangkan: 19 Mei 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
    PP 75 TAHUN 2005

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 30 Des 2005
    • Diundangkan: 30 Des 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
    PP 47 TAHUN 1994

    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

    • Ditetapkan: 27 Des 1994
    • Diundangkan: 27 Des 1994

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
    PP 22 TAHUN 1997

    Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    • Ditetapkan: 07 Jul 1997
    • Diundangkan: 07 Jul 1997
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN USAHA MILIK NEGARA | PEMINDAHTANGANAN
    89/KMK.013/1991

    Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

    • Ditetapkan: 25 Jan 1991
    • Diundangkan: 25 Jan 1991

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
    UU 13 TAHUN 1985

    Bea Meterai

    • Ditetapkan: 27 Des 1985
    • Diundangkan: 27 Des 1985

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
    965/KMK.04/1983

    Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

    • Ditetapkan: 31 Des 1983
    • Diundangkan: 31 Des 1983

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERATURAN | LALU LINTAS DEVISA
    UU 32 TAHUN 1964

    Peraturan Lalu Lintas Devisa.

    • Ditetapkan: 28 Des 1964
    • Diundangkan: 28 Des 1964

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110

    Loading...
    Quick Look - ??
    • diskon produk pemerintah...
    • harga barang konsumsi murah...
    • transparansi harga barang...
    • kebijakan subsidi pemerintah...
    • program penghematan belanja masyarakat...