JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.002 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | DANA REBOISASI
225/PMK.07/2010

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005.

  • Ditetapkan: 17 Des 2010
  • Diundangkan: 17 Des 2010
Thumbnail
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | ALOKASI SEMENTARA
229/PMK.07/2010

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
APBN/APBD | TARIF
PP 80 TAHUN 2010

Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pen...

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | MINYAK DAN GAS BUMI
236/PMK.07/2010

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010...

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFRASTRUKTUR
230/PMK.07/2010

Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH | PEMBERIAN PINJAMAN
227/PMK.011/2010

Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Anggaran dalam Rangka Pemberian Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dar...

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
USAHA HULU | MINYAK DAN GAS BUMI
PP 79 TAHUN 2010

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 82 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
PROVINSI SUMATERA UTARA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
237/PMK.04/2010

Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi ...

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2010 | ALOKASI DANA BAGI HASIL
234/PMK.07/2010

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
  • 1
  • ...
  • 107
  • 108
  • 109
  • ...
  • 1000
Quick Look - ??