JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.004 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PASAR INTERNASIONAL
    226/PMK.011/2010

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 201...

    • Ditetapkan: 17 Des 2010
    • Diundangkan: 17 Des 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | DANA REBOISASI
    225/PMK.07/2010

    Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005.

    • Ditetapkan: 17 Des 2010
    • Diundangkan: 17 Des 2010
    Thumbnail
    WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | ALOKASI SEMENTARA
    229/PMK.07/2010

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    APBN/APBD | TARIF
    PP 80 TAHUN 2010

    Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pen...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | MINYAK DAN GAS BUMI
    236/PMK.07/2010

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFRASTRUKTUR
    230/PMK.07/2010

    Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    PUSAT INVESTASI PEMERINTAH | PEMBERIAN PINJAMAN
    227/PMK.011/2010

    Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Anggaran dalam Rangka Pemberian Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dar...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    USAHA HULU | MINYAK DAN GAS BUMI
    PP 79 TAHUN 2010

    Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
    PP 82 TAHUN 2010

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    Thumbnail
    PROVINSI SUMATERA UTARA | GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
    237/PMK.04/2010

    Penyelesaian Kewajiban Pabean dan Pajak dalam Rangka Impor Barang Bantuan Hibah untuk Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Terjadi ...

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010
    • 1
    • ...
    • 108
    • 109
    • 110
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??