JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 114 hasil yang relevan dengan "PPh dasar hukum "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
120/PMK.04/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2017
  • Diundangkan: 31 Agu 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA | BIDANG PAJAK
186/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga.

  • Ditetapkan: 30 Sep 2015
  • Diundangkan: 30 Sep 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

  • Ditetapkan: 15 Des 2015
  • Diundangkan: 15 Des 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
165/PMK.07/2012

Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2012
  • Diundangkan: 29 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
157/PMK.04/2009

Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

  • Ditetapkan: 12 Okt 2009
  • Diundangkan: 12 Okt 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | PERUBAHAN
70/PMK.03/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu M...

  • Ditetapkan: 31 Mar 2015
  • Diundangkan: 31 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA BAGI HASIL
27/PMK.05/2013

Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotonga...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2013
  • Diundangkan: 22 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    120/PMK.05/2009

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2009
    • Diundangkan: 07 Jul 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
    76/PMK.03/2010

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 10
    • 11
    • 12

    Loading...
    Quick Look - ??
    • PPh dasarkan hukum di Indonesia...
    • kebijakan perpajakan Kementerian Keuangan...
    • aspek hukum PPh pribadi dan badan...
    • mekanisme pengenaan pajak penghasilan...
    • regulasi perpajakan terkini Indonesia...