JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 167 hasil yang relevan dengan "Program Dana Desa "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
119/PMK.07/2021

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGELOLAAN
9/PMK.07/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

  • Ditetapkan: 05 Feb 2020
  • Diundangkan: 05 Feb 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
199/PMK.02/2021

Tata Cara Revisi Anggaran

  • Ditetapkan: 24 Des 2021
  • Diundangkan: 27 Des 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
127/PMK.02/2020

Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

  • Ditetapkan: 14 Sep 2020
  • Diundangkan: 15 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
159/PMK.02/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendah...

  • Ditetapkan: 05 Nov 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | BENDAHARA UMUM NEGARA
91/PMK.02/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angga...

  • Ditetapkan: 20 Jul 2020
  • Diundangkan: 21 Jul 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | COVID-19 | PROGRAM PEN
185/PMK.02/2020

Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 24 Nov 2020
  • Diundangkan: 24 Nov 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | PERUBAHAN KEDUA | DANA DESA
225/PMK.07/2017

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | DESA
PP 60 TAHUN 2014

Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 21 Jul 2014
  • Diundangkan: 21 Jul 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
48/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

  • Ditetapkan: 05 Apr 2019
  • Diundangkan: 09 Apr 2019

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • Program Dana Desa...
  • pengelolaan keuangan desa...
  • pembangunan infrastruktur desa...
  • partisipasi masyarakat dalam pembangunan...
  • akuntabilitas penggunaan dana desa...