208/PMK.02/2017

Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Ba 999. 08).

• Ditetapkan: 28 Des 2017
• Diundangkan: 28 Des 2017

Relevan terhadapPasal 7

57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

Relevan terhadapHalaman 231 dan Halaman 385

UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

• Ditetapkan: 02 Nov 2020
• Diundangkan: 02 Nov 2020

Relevan terhadapPasal 1

199/PMK.02/2021

Tata Cara Revisi Anggaran

• Ditetapkan: 24 Des 2021
• Diundangkan: 27 Des 2021

Relevan terhadapPasal 6

172/PMK.02/2013

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

• Ditetapkan: 04 Des 2013
• Diundangkan: 04 Des 2013

Relevan terhadapPasal 7

07 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

Relevan terhadapHalaman 49 dan Halaman 53

101/PMK.07/2020

Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)...

• Ditetapkan: 05 Agu 2020
• Diundangkan: 05 Agu 2020

Relevan terhadapPasal 1

59/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

Relevan terhadapHalaman 208 dan Halaman 230

PP 1 TAHUN 2020

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

• Ditetapkan: 06 Jan 2020
• Diundangkan: 08 Jan 2020

143/PMK.02/2012

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

• Ditetapkan: 03 Sep 2012
• Diundangkan: 03 Sep 2012

Relevan terhadapPasal 7