JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 1.117 hasil yang relevan dengan "e-government dalam administrasi publik "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
134/PMK.06/2009

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

  • Ditetapkan: 24 Agu 2009
  • Diundangkan: 24 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
      PP 38 TAHUN 2009

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

      • Ditetapkan: 28 Mei 2009
      • Diundangkan: 28 Mei 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
      PP 2 TAHUN 2006

      Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

      • Ditetapkan: 30 Jan 2006
      • Diundangkan: 30 Jan 2006

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
      UU 30 TAHUN 2002

      Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

      • Ditetapkan: 27 Des 2002
      • Diundangkan: 27 Des 2002

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI | TATA KERJA
      Kpres 81 TAHUN 2003

      Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

      • Ditetapkan: 03 Nov 2003
      • Diundangkan: 03 Nov 2003

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
      PP 44 TAHUN 2004

      Perencanaan Hutan

      • Ditetapkan: 18 Okt 2004
      • Diundangkan: 18 Okt 2004

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      144/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 109
        • 110
        • 111
        • 112

        Loading...
        Quick Look - ??
        • e-government...
        • transparansi anggaran...
        • digitalisasi pelayanan publik...
        • sistem informasi keuangan...
        • partisipasi masyarakat dalam pemerintahan....