JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 2.109 hasil yang relevan dengan "pendapatan negara "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | ENDOWMENT FUND
    238/PMK.05/2010

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan.

    • Ditetapkan: 21 Des 2010
    • Diundangkan: 21 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    DANA ALOKASI UMUM | DAERAH PEMEKARAN
    221/PMK.07/2009

    Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 22 Des 2009
    • Diundangkan: 22 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
    40/PMK.07/2011

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011

    • Ditetapkan: 02 Mar 2011
    • Diundangkan: 02 Mar 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PANITIA | KOMISI YUDISIAL
    Kpres 5 TAHUN 2010

    Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial.

    • Ditetapkan: 23 Apr 2010
    • Diundangkan: 23 Apr 2010
    Thumbnail
    KEIMIGRASIAN
    UU 6 TAHUN 2011

    Keimigrasian

    • Ditetapkan: 05 Mei 2011
    • Diundangkan: 05 Mei 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUMBER DAYA PANAS BUMI
    231/PMK.011/2011

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkita...

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2011 | PELAKSANAAN
    160/PMK.07/2011

    Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.

    • Ditetapkan: 04 Okt 2011
    • Diundangkan: 04 Okt 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUSAT INVESTASI PEMERINTAH | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
    89/PMK.05/2011

    Tata Cara Pemberian Pinjaman Pemerintah dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pusat Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 15 Jun 2011
    • Diundangkan: 15 Jun 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PERUSAHAAN UMUM | MODAL
    PP 4 TAHUN 2009

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Ii.

    • Ditetapkan: 16 Jan 2009
    • Diundangkan: 16 Jan 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    TRANSAKSI MURABAHAH | PERBANKAN SYARIAH
    251/PMK.011/2010

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 28 Des 2010
    • Diundangkan: 28 Des 2010

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 109
    • 110
    • 111
    • ...
    • 211
    Quick Look - ??