JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.150 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan pajak untuk perubahan iklim "
Dalam 0.048 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 24 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

  • Ditetapkan: 10 Mar 2008
  • Diundangkan: 10 Mar 2008

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
247/PMK.07/2015

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2015
  • Diundangkan: 29 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENURUNAN TARIF PAJAK | PAJAK PENGHASILAN BADAN
PP 81 TAHUN 2007

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

  • Ditetapkan: 28 Des 2007
  • Diundangkan: 28 Des 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-VI/2008

Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
    76/PMK.01/2009

    Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2009
    • Diundangkan: 21 Apr 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
    30/PMK.010/2010

    Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

    • Ditetapkan: 09 Feb 2010
    • Diundangkan: 09 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PP 55 TAHUN 2005

    Dana Perimbangan

    • Ditetapkan: 09 Des 2005
    • Diundangkan: 09 Des 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 110
      • 111
      • 112
      • ...
      • 115

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pemanfaatan pajak untuk energi terbarukan...
      • insentif pajak untuk proyek ramah lingkungan...
      • pajak karbon untuk mitigasi perubahan iklim...
      • kebijakan fiskal untuk keberlanjutan lingkungan...
      • alokasi pajak untuk pembangunan infrastruktur hijau...