JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.154 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam penggunaan dana APBN "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
117/PMK.02/2005

Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

  • Ditetapkan: 29 Nov 2005
  • Diundangkan: 29 Nov 2005

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
145/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
    PP 2 TAHUN 2006

    Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

    • Ditetapkan: 30 Jan 2006
    • Diundangkan: 30 Jan 2006

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
        179/PMK.06/2009

        Penilaian Barang Milik Negara.

        • Ditetapkan: 16 Nov 2009
        • Diundangkan: 19 Nov 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBAYARAN JASA BANK | PINJAMAN LUAR NEGERI
        219/PMK.05/2009

        Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 17 Des 2009
        • Diundangkan: 17 Des 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
        80/PMK.05/2007

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

        • Ditetapkan: 18 Jul 2007
        • Diundangkan: 18 Jul 2007
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
        08/PMK.05/2010

        Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

        • Ditetapkan: 25 Jan 2010
        • Diundangkan: 25 Jan 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INDONESIA | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
        140/PMK.010/2009

        Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

        • Ditetapkan: 31 Agu 2009
        • Diundangkan: 31 Agu 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 111
        • 112
        • 113
        • ...
        • 116

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi penggunaan anggaran...
        • akuntabilitas dana APBN...
        • pelaporan keuangan kementerian...
        • audit dana publik...
        • partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran...