JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 1.195 hasil yang relevan dengan "dana daerah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATACARA PENGHITUNGAN
16/PMK.03/2011

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

  • Ditetapkan: 24 Jan 2011
  • Diundangkan: 24 Jan 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
13/PMK.07/2010

Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggar...

  • Ditetapkan: 25 Jan 2010
  • Diundangkan: 25 Jan 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Jun 2011
  • Diundangkan: 27 Jun 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | PROVINSI PENGHASIL TEMBAKAU
197/PMK.07/2009

Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.

  • Ditetapkan: 03 Des 2009
  • Diundangkan: 03 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
25/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
    249/PMK.05/2010

    Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | KLASIFIKASI
    101/PMK.02/2011

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | PEJABAT NEGARA
    PP 14 TAHUN 2009

    Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

    • Ditetapkan: 05 Feb 2009
    • Diundangkan: 05 Feb 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
    76/PMK.03/2010

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 114
      • 115
      • 116
      • ...
      • 120

      Loading...
      Quick Look - ??
      • dana alokasi umum...
      • pengelolaan keuangan daerah...
      • transparansi anggaran daerah...
      • strategi pembiayaan daerah...
      • peningkatan kapasitas pengelola dana daerah...