JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.242 hasil yang relevan dengan "hukum dan regulasi pengelolaan utang "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
28/PMK.05/2010

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 04 Feb 2010
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
25/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    28/PUU-IX/2011

    Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGEMBALIAN DANA
      223/PMK.05/2013

      Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (Refund) Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 31 Des 2013
      • Diundangkan: 31 Des 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      230/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Hibah.

      • Ditetapkan: 21 Des 2011
      • Diundangkan: 21 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
      37/PMK.04/2013

      Toko Bebas Bea.

      • Ditetapkan: 27 Feb 2013
      • Diundangkan: 27 Feb 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
      96/PMK.07/2015

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

      • Ditetapkan: 13 Mei 2015
      • Diundangkan: 13 Mei 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTANGGUNGJAWABAN DANA | TATACARA PENYEDIAAN
      121/PMK.02/2011

      Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

      • Ditetapkan: 01 Agu 2011
      • Diundangkan: 01 Agu 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      71/PUU-IX/2011

      Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | ASET EKS | BARANG MILIK NEGARA
        240/PMK.06/2012

        Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

        • Ditetapkan: 26 Des 2012
        • Diundangkan: 27 Des 2012

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 116
        • 117
        • 118
        • ...
        • 125

        Loading...
        Quick Look - ??
        • hukum pengelolaan utang...
        • regulasi fiskal...
        • manajemen utang negara...
        • kebijakan pinjaman pemerintah...
        • transparansi utang publik...