JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.205 hasil yang relevan dengan "kebijakan pajak untuk program sosial "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
247/PMK.07/2015

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

  • Ditetapkan: 29 Des 2015
  • Diundangkan: 29 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
41/PMK.09/2010

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 22 Feb 2010
  • Diundangkan: 22 Feb 2010
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
LELANG | PETUNJUK PELAKSANAAN
93/PMK.06/2010

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

  • Ditetapkan: 23 Apr 2010
  • Diundangkan: 23 Apr 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    145/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 t...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
      87/PMK.05/2009

      Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

      • Ditetapkan: 30 Apr 2009
      • Diundangkan: 30 Apr 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
      143/PMK.010/2009

      Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
      143.1/PMK.01/2009

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      • 1
      • ...
      • 116
      • 117
      • 118
      • ...
      • 121

      Loading...
      Quick Look - ??
      • kebijakan pajak untuk program sosial...
      • insentif pajak untuk pemberdayaan masyarakat...
      • pengelolaan pajak untuk kesejahteraan sosial...
      • pajak dan pembiayaan program sosial...
      • transparansi pajak dalam program bantuan sosial...