JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 2.109 hasil yang relevan dengan "pendapatan negara "
    Dalam 0.008 detik
    Thumbnail
    HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | TAHUN ANGGARAN 2010
    205/PMK.07/2009

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 04 Des 2009
    • Diundangkan: 04 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2008 | OTONOMI KHUSUS
    137/PMK.07/2009

    Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008.

    • Ditetapkan: 25 Agu 2009
    • Diundangkan: 25 Agu 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    KEARSIPAN
    UU 43 TAHUN 2009

    Kearsipan.

    • Ditetapkan: 23 Okt 2009
    • Diundangkan: 23 Okt 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | PERUSAHAAN PENERBIT | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    PP 57 TAHUN 2008

    Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia

    • Ditetapkan: 11 Agu 2008
    • Diundangkan: 11 Agu 2008

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | PERUSAHAAN PENERBIT
    PP 67 TAHUN 2008

    Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.

    • Ditetapkan: 21 Okt 2008
    • Diundangkan: 21 Okt 2008

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEGAWAI NEGERI SIPIL | KERJA LEMBUR
    125/PMK.05/2009

    Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 07 Agu 2009
    • Diundangkan: 07 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2009 | BAHAN BAKAR NABATI
    156/PMK.011/2009

    Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 05 Okt 2009
    • Diundangkan: 05 Okt 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    OTONOMI KHUSUS | TAHUN ANGGARAN 2010
    161/PMK.07/2009

    Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun An...

    • Ditetapkan: 04 Nov 2009
    • Diundangkan: 04 Nov 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | TAHUN ANGGARAN 2009
    207/PMK.07/2009

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 04 Des 2009
    • Diundangkan: 04 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEJABAT NEGARA | PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
    97/PMK.05/2010

    Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

    • Ditetapkan: 06 Mei 2010
    • Diundangkan: 06 Mei 2010

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 116
    • 117
    • 118
    • ...
    • 211
    Quick Look - ??