PP 31 TAHUN 2004

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

• Ditetapkan: 05 Okt 2004
• Diundangkan: 05 Okt 2004

Relevan terhadapPasal 7

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 7 dan Pasal 6

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

Relevan terhadapPasal 3

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 8, Pasal 2, dan Pasal 9

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

PP 69 TAHUN 1991

Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

• Ditetapkan: 23 Des 1991
• Diundangkan: 23 Des 1991

Relevan terhadapPasal 18, Pasal 21, dan Pasal 11

PP 3 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan.

• Ditetapkan: 02 Mar 1994
• Diundangkan: 02 Mar 1994

Relevan terhadapPasal 3

PP 48 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

• Ditetapkan: 27 Des 1994
• Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadapPasal 4 dan Pasal 11

PP 4 TAHUN 1988

Rumah Susun

• Ditetapkan: 26 Apr 1988
• Diundangkan: 26 Apr 1988

Relevan terhadapPasal 28

Specific Grant: Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi/kabupaten/kota

Puji Prasetyo

• Diterbitkan: 30 Jan 2023

Relevan terhadapHalaman 4 dan Halaman 1