JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 154 hasil yang relevan dengan "Pemantauan program pemerintah "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
195/PMK.06/2021

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

  • Ditetapkan: 20 Des 2021
  • Diundangkan: 21 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
215/PMK.07/2021

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    50/PMK.07/2017

    Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

    • Ditetapkan: 04 Apr 2017
    • Diundangkan: 04 Apr 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGALOKASIAN | DANA KEISTIMEWAAN
    173/PMK.07/2017

    Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    • Ditetapkan: 23 Nov 2017
    • Diundangkan: 23 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
    7/PMK.07/2020

    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

    • Ditetapkan: 23 Jan 2020
    • Diundangkan: 23 Jan 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PMK 138 TAHUN 2023

    Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 13 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENUGASAN KHUSUS | LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
    198/PMK.08/2017

    Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

    • Ditetapkan: 21 Des 2017
    • Diundangkan: 21 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    19/PMK.07/2021

    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

    • Ditetapkan: 19 Feb 2021
    • Diundangkan: 19 Feb 2021

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 11
    • 12
    • 13
    • ...
    • 16

    Loading...
    Quick Look - ??
    • Pemantauan anggaran pemerintah...
    • Evaluasi program kerja kementerian...
    • Transparansi penggunaan dana publik...
    • Pengawasan pelaksanaan proyek pemerintah...
    • Kinerja dan akuntabilitas program sosial...