61/PMK.01/2012

Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

• Ditetapkan: 26 Apr 2012
• Diundangkan: 26 Apr 2012

Relevan terhadapPasal 3

248/PMK.02/2016

Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

PER-16/BC/2016

Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

• Ditetapkan: 29 Apr 2016
• Diundangkan: 29 Apr 2016

Relevan terhadapPasal 44

223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

• Ditetapkan: 15 Des 2015
• Diundangkan: 15 Des 2015

54/PUU-XVII/2019

Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

• Ditetapkan: 30 Sep 2015
• Diundangkan: 30 Sep 2015

Relevan terhadapPasal 27

102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

Relevan terhadapPasal 55

60/PMK.03/2014

Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information).

• Ditetapkan: 27 Mar 2014
• Diundangkan: 27 Mar 2014

148/PMK.04/2015

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia.

• Ditetapkan: 31 Jul 2015
• Diundangkan: 04 Agu 2015

15/PMK.04/2015

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.

• Ditetapkan: 23 Jan 2015
• Diundangkan: 27 Jan 2015