JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 151 hasil yang relevan dengan "pemerataan pendapatan masyarakat "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
50/PMK.07/2017

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 04 Apr 2017
  • Diundangkan: 04 Apr 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 91 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 08 Sep 2023
  • Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    44/PUU-IX/2011

    Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA PENGELOLAAN | PENJAMINAN PEMERINTAH
      183/PMK.08/2018

      Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      64/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENYALURAN
        235/PMK.07/2015

        Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

        • Ditetapkan: 22 Des 2015
        • Diundangkan: 22 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DAERAH OTONOM | DANA BAGI HASIL
        162/PMK.07/2011

        Tata Cara Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Bagi Daerah Induk/Provinsi yang Tidak Memenuhi Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Kepad...

        • Ditetapkan: 05 Okt 2011
        • Diundangkan: 05 Okt 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
        93/PMK.07/2016

        Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

        • Ditetapkan: 13 Jun 2016
        • Diundangkan: 13 Jun 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        1/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 11
          • 12
          • 13
          • ...
          • 16

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pemerataan pendapatan...
          • kebijakan fiskal inklusif...
          • penguatan ekonomi lokal...
          • bantuan sosial berkelanjutan...
          • program pemberdayaan masyarakat...