JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 1.233 hasil yang relevan dengan "auditing program-program keuangan negara "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
229/PMK.01/2009

Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
    234/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 72 TAHUN 2004

    Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MPR | DPD
      UU 27 TAHUN 2009

      Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Agu 2009
      • Diundangkan: 29 Agu 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
      PP 80 TAHUN 2007

      Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

      • Ditetapkan: 28 Des 2007
      • Diundangkan: 28 Des 2007

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      54/PUU-VI/2008

      Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
        Kpres 103 TAHUN 2001

        Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

        • Ditetapkan: 13 Sep 2001
        • Diundangkan: 13 Sep 2001
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
        256/PMK.03/2014

        Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

        • Ditetapkan: 30 Des 2014
        • Diundangkan: 30 Des 2014
        • 1
        • ...
        • 119
        • 120
        • 121
        • ...
        • 124

        Loading...
        Quick Look - ??
        • audit keuangan negara...
        • mekanisme pengawasan anggaran...
        • transparansi laporan keuangan...
        • akuntabilitas pengelolaan dana publik...
        • evaluasi efektivitas kebijakan fiskal...