JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.228 hasil yang relevan dengan "strategi penerimaan pajak yang inklusif "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 07 Jul 1997
  • Diundangkan: 07 Jul 1997

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEUANGAN | PERIMBANGAN
UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 17 Mei 1999
  • Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

  • Ditetapkan: 20 Apr 1998
  • Diundangkan: 20 Apr 1998

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGHASILAN NETTO | PEREDARAN BRUTO
505/KMK.04/1995

Pegangan Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

  • Ditetapkan: 07 Nov 1995
  • Diundangkan: 07 Nov 1995

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGHASILAN | KEUANGAN DAERAH
PP 45 TAHUN 1994

Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang ...

  • Ditetapkan: 26 Des 1994

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BRUTO | NORMA PERHITUNGAN
759/KMK.04/1986

Besarnya Peredaran Usaha Atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan

  • Ditetapkan: 25 Agu 1986
  • Diundangkan: 25 Agu 1986

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BEA METERAI
UU 13 TAHUN 1985

Bea Meterai

  • Ditetapkan: 27 Des 1985
  • Diundangkan: 27 Des 1985

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERATURAN | LALU LINTAS DEVISA
UU 32 TAHUN 1964

Peraturan Lalu Lintas Devisa.

  • Ditetapkan: 28 Des 1964
  • Diundangkan: 28 Des 1964

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM UMUM
Media Keuangan Maret 2020 - Umpan Jitu Akselerasi Investasi

Biro KLI Kementerian Keuangan

  • Diterbitkan: 01 Mar 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
Sektor Keuangan Kita

Badan Kebijakan Fiskal

  • Diterbitkan: 01 Jun 2020

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 121
  • 122
  • 123

Loading...
Quick Look - ??
  • strategi penerimaan pajak yang inklusif...
  • pengembangan sistem perpajakan yang adil...
  • kebijakan insentif pajak untuk UMKM...
  • edukasi perpajakan untuk masyarakat...
  • digitalisasi administrasi pajak...