UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 12 dan Pasal 15

UU 15 TAHUN 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang.

• Ditetapkan: 17 Apr 2002
• Diundangkan: 17 Apr 2002

Relevan terhadapPasal 26 dan Pasal 1

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17

UU 23 TAHUN 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

• Ditetapkan: 19 Sep 1997

Relevan terhadapPasal 5 dan Pasal 10

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 8

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

PP 16 TAHUN 1994

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 18 Apr 1994
• Diundangkan: 18 Apr 1994

Relevan terhadapPasal 3 dan Pasal 3

PP 73 TAHUN 1992

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

• Ditetapkan: 30 Okt 1992
• Diundangkan: 30 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 8 dan Pasal 3

89/KMK.013/1991

Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara

• Ditetapkan: 25 Jan 1991
• Diundangkan: 25 Jan 1991

Relevan terhadapPasal 9