JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 1.452 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran untuk investasi publik "
    Dalam 0.026 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA PENYETORAN | BIDANG ANGGARAN
    5/PMK.02/2013

    Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen.

    • Ditetapkan: 02 Jan 2013
    • Diundangkan: 02 Jan 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
      96/PMK.07/2015

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

      • Ditetapkan: 13 Mei 2015
      • Diundangkan: 13 Mei 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | LAPORAN KEUANGAN
      210/PMK.05/2013

      Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 31 Des 2013
      • Diundangkan: 31 Des 2013

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      64/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA | PASAR INTERNASIONAL
        236/PMK.08/2012

        Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

        • Ditetapkan: 26 Des 2012
        • Diundangkan: 26 Des 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BMN | BARANG MILIK NEGARA | PERENCANAAN KEBUTUHAN
        226/PMK.06/2011

        Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

        • Ditetapkan: 19 Des 2011
        • Diundangkan: 20 Des 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        28/PUU-IX/2011

        Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBELIAN
          75/PMK.08/2013

          Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

          • Ditetapkan: 08 Apr 2013
          • Diundangkan: 08 Apr 2013

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
          248/PMK.05/2012

          Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

          • Ditetapkan: 28 Des 2012
          • Diundangkan: 28 Des 2012

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 132
          • 133
          • 134
          • ...
          • 146
          Quick Look - ??