JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 1.397 hasil yang relevan dengan "anggaran daerah "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
28/PMK.05/2010

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 04 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | PEJABAT NEGARA
PP 14 TAHUN 2009

Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

  • Ditetapkan: 05 Feb 2009
  • Diundangkan: 05 Feb 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
229/PMK.01/2009

Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | HASIL TEMBAKAU
179/PMK.011/2012

Tarif Cukai Hasil Tembakau.

  • Ditetapkan: 12 Nov 2012
  • Diundangkan: 12 Nov 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
203/PMK.07/2009

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 04 Des 2009
  • Diundangkan: 04 Des 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
25/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL | PROVINSI PENGHASIL TEMBAKAU
    197/PMK.07/2009

    Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau.

    • Ditetapkan: 03 Des 2009
    • Diundangkan: 03 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    FAKTUR PAJAK | BIDANG PAJAK
    84/PMK.03/2012

    Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

    • Ditetapkan: 06 Jun 2012
    • Diundangkan: 06 Jun 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
    76/PMK.03/2010

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 134
    • 135
    • 136
    • ...
    • 140

    Loading...
    Quick Look - ??
    • anggaran daerah...
    • manajemen keuangan daerah...
    • transparansi anggaran...
    • perencanaan fiskal daerah...
    • akuntabilitas pengeluaran publik...