JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.464 hasil yang relevan dengan "alokasi anggaran untuk program sosial "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETA KAPASITAS FISKAL | DAERAH
244/PMK.07/2011

Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

  • Ditetapkan: 27 Des 2011
  • Diundangkan: 27 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | UTANG PEMERINTAH
218/PMK.05/2013

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2013
  • Diundangkan: 31 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
47/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2015
  • Diundangkan: 11 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
162/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
180/PMK.07/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

  • Ditetapkan: 25 Sep 2015
  • Diundangkan: 25 Sep 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
154/PMK.05/2013

Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2013
  • Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
224/PMK.07/2009

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 23 Des 2009
  • Diundangkan: 23 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | ALOKASI KURANG BAYAR
164/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEDOMAN UMUM | DANA INSENTIF DAERAH
198/PMK.07/2009

Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 03 Des 2009
  • Diundangkan: 03 Des 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 136
    • 137
    • 138
    • ...
    • 147

    Loading...
    Quick Look - ??
    • alokasi anggaran program sosial...
    • efektivitas pengeluaran publik...
    • manajemen keuangan daerah...
    • evaluasi program sosial...
    • transparansi anggaran pemerintah...