Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
  - Infografis Regulasi
  - Simplifikasi Regulasi
  - Direktori Regulasi
  - Video Sosialisasi
  - Kamus Hukum
- Informasi Penunjang
Perihal
- Tentang Kami
- Struktur Organisasi
- Anggota JDIHN
- Prasyarat
- Kebijakan Privasi
- FAQ
- Website Lama
- Hubungi Kami

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:jdih@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14299

218/PMK.05/2013 - Sistem Akuntansi Utang Pemerintah. | JDIH Kementerian Keuangan

Beranda
Dokumen
218/PMK.05/2013

218/PMK.05/2013

Kementerian Keuangan
31 Des 2013
Dicabut

Fulltext (127 MB)Abstrak (17 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

218/PMK.05/2013

Judul

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

Nomor

218

Tahun

2013

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH

Tanggal Penetapan

31 Des 2013

Tanggal Pengundangan

31 Des 2013

Tanggal Berlaku

31 Des 2013 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

BN;1622.2013, LL

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

25 Sep 2015
Dicabut dengan 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.
31 Des 2013
Mencabut 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

249/PMK.05/2012

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah.

217/PMK.05/2022

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PMK 128 TAHUN 2024

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

PMK 33 TAHUN 2025

Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah melalui Lelang dalam rangka Pengurusan Piutang Negara