JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 182 hasil yang relevan dengan "Optimalisasi Anggaran Negara "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG GRATIFIKASI | BARANG RAMPASAN
8/PMK.06/2018

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

  • Ditetapkan: 22 Jan 2018
  • Diundangkan: 23 Jan 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
163/PMK.02/2016

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 31 Okt 2016
  • Diundangkan: 31 Okt 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | TATA CARA PENGELOLAAN
71/PMK.06/2016

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 27 Apr 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PINJAMAN LUAR NEGERI | REKENING DANA INVESTASI
13/PMK.05/2016

Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Mil...

  • Ditetapkan: 29 Jan 2016
  • Diundangkan: 29 Jan 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
210/PMK.02/2019

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | PENILAIAN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
111/PMK.06/2017

Penilaian Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 01 Agu 2017
  • Diundangkan: 02 Agu 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENGELOLAAN ASET
4/PMK.06/2013

Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

  • Ditetapkan: 02 Jan 2013
  • Diundangkan: 02 Jan 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
220/PMK.08/2015

Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 07 Des 2015
  • Diundangkan: 07 Des 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
219/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

  • Ditetapkan: 07 Des 2015
  • Diundangkan: 07 Des 2015
  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • Optimalisasi pengelolaan anggaran...
  • Efisiensi penggunaan dana negara...
  • Alokasi anggaran berbasis kinerja...
  • Monitoring dan evaluasi anggaran publik...
  • Strategi peningkatan pendapatan negara...