JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 202 hasil yang relevan dengan "Pembiayaan proyek pemerintah "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
44/PMK.08/2014

Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 27 Feb 2014
  • Diundangkan: 27 Feb 2014

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 02 Nov 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELABUHAN BEBAS BATAM | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
59/PMK.06/2020

Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

  • Ditetapkan: 29 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | PERUBAHAN | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
129/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pem...

  • Ditetapkan: 23 Agu 2016
  • Diundangkan: 23 Agu 2016

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | TATACARA PENARIKAN
121/PMK.05/2016

Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

  • Ditetapkan: 26 Jul 2016
  • Diundangkan: 26 Jul 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
113/PMK.08/2013

Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 01 Agu 2013
  • Diundangkan: 01 Agu 2013

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
6/PMK.05/2019

Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 29 Jan 2019
  • Diundangkan: 29 Jan 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PENGEMBANG LISTRIK SWASTA
173/PMK.011/2014

Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunak...

  • Ditetapkan: 22 Agu 2014
  • Diundangkan: 22 Agu 2014

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
PP 56 TAHUN 2011

Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

  • Ditetapkan: 22 Des 2011
  • Diundangkan: 22 Des 2011

Relevan terhadap dan

  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 21

Loading...
Quick Look - ??
  • Pembiayaan proyek infrastruktur...
  • Pendanaan pembangunan daerah...
  • Pengelolaan investasi publik...
  • Mekanisme pembiayaan pemerintah...
  • Kebijakan fiskal untuk proyek nasional...