JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 206 hasil yang relevan dengan "data terbuka "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
133/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 14 tahun 2002 , UU Nomor 28 Tahun 2007. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, dan U...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
    211/PMK.06/2018

    Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | PPN/PPNBM
    160/PMK.04/2018

    Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

    • Ditetapkan: 17 Des 2018
    • Diundangkan: 18 Des 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    IMPOR BARANG | TUJUAN EKSPOR
    161/PMK.04/2018

    Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

    • Ditetapkan: 17 Des 2018
    • Diundangkan: 18 Des 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
    256/PMK.03/2014

    Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

    • Ditetapkan: 30 Des 2014
    • Diundangkan: 30 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TINDAK PIDANA | PERPAJAKAN
    239/PMK.03/2014

    Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

    • Ditetapkan: 22 Des 2014
    • Diundangkan: 22 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BARANG SITAAN | PENILAIAN
    113/PMK.06/2016

    Penilaian Barang Sitaan dalam Rangka Penjualan Secara Lelang.

    • Ditetapkan: 12 Jul 2016
    • Diundangkan: 12 Jul 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFORMASI | TRANSAKSI ELEKTRONIK
    UU 19 TAHUN 2016

    Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

    • Ditetapkan: 25 Nov 2016
    • Diundangkan: 25 Nov 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
      132/PMK.06/2017

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

      • Ditetapkan: 03 Okt 2017
      • Diundangkan: 03 Okt 2017
      • 1
      • ...
      • 13
      • 14
      • 15
      • ...
      • 21

      Loading...
      Quick Look - ??
      • data anggaran publik...
      • transparansi keuangan negara...
      • akses informasi perpajakan...
      • analisis belanja publik...
      • pemantauan keuangan daerah...