JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 169 hasil yang relevan dengan "imbal hasil "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA
77/PMK.08/2013

Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

  • Ditetapkan: 11 Apr 2013
  • Diundangkan: 11 Apr 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | PERUBAHAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
46/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK. 08/2014 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

  • Ditetapkan: 22 Mar 2016
  • Diundangkan: 22 Mar 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
80/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | SURAT UTANG NEGARA
    238/PMK.08/2014

    Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang.

    • Ditetapkan: 22 Des 2014
    • Diundangkan: 22 Des 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BOOKBUILDING | SURAT UTANG NEGARA
    128/PMK.08/2012

    Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara Bookbuilding.

    • Ditetapkan: 07 Agu 2012
    • Diundangkan: 07 Agu 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBELIAN
    75/PMK.08/2013

    Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 08 Apr 2013
    • Diundangkan: 08 Apr 2013

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
    93/PMK.07/2016

    Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

    • Ditetapkan: 13 Jun 2016
    • Diundangkan: 13 Jun 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN
    138/PMK.05/2012

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan.

    • Ditetapkan: 24 Agu 2012
    • Diundangkan: 24 Agu 2012

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
    119/PMK.08/2011

    Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2011
    • Diundangkan: 01 Agu 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN
    211/PMK.02/2015

    Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaraan Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh Pt Taspen (Persero) dan Pt Asabri (Persero).

    • Ditetapkan: 30 Nov 2015
    • Diundangkan: 30 Nov 2015

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17

    Loading...
    Quick Look - ??
    • imbal hasil obligasi negara...
    • analisis imbal hasil investasi publik...
    • pengelolaan risiko imbal hasil...
    • strategi peningkatan imbal hasil pajak...
    • perbandingan imbal hasil instrumen keuangan...