JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 152 hasil yang relevan dengan "kerjasama internasional "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | UNIVERSITAS HASANUDDIN
    50/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 16 Mar 2015
    • Diundangkan: 16 Mar 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
    96/PMK.07/2015

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

    • Ditetapkan: 13 Mei 2015
    • Diundangkan: 13 Mei 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    AKSI NASIONAL | PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK
    Kpres 88 TAHUN 2002

    Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

    • Ditetapkan: 30 Des 2002
    • Diundangkan: 30 Des 2002
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
        Kpres 103 TAHUN 2001

        Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

        • Ditetapkan: 13 Sep 2001
        • Diundangkan: 13 Sep 2001
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERLAKUAN KEPABEANAN | AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
        219/PMK.04/2010

        Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.

        • Ditetapkan: 09 Des 2010
        • Diundangkan: 09 Des 2010

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16

        Loading...
        Quick Look - ??
        • kerjasama pajak internasional...
        • pertukaran informasi keuangan global...
        • investasi asing langsung...
        • bantuan teknis dan keuangan multilateral...
        • kebijakan fiskal untuk pembangunan berkelanjutan...