JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 158 hasil yang relevan dengan "pemantauan anggaran belanja "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
125/PMK.07/2013

Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

  • Ditetapkan: 30 Agu 2013
  • Diundangkan: 30 Agu 2013
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | ORGANISASI DAN TATAKERJA
219/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

  • Ditetapkan: 07 Des 2015
  • Diundangkan: 07 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
234/PMK.01/2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Des 2015
  • Diundangkan: 21 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
229/PMK.01/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PERUBAHAN KETIGA
121/PMK.07/2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | KESEHATAN FISKAL
266/PMK.07/2015

Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
127/PMK.07/2011

Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 15 Agu 2011
  • Diundangkan: 15 Agu 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
142/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

  • Ditetapkan: 29 Okt 2018
  • Diundangkan: 29 Okt 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | EVALUASI KINERJA
245/PMK.02/2016

Monitoring Kinerja dan Evaluasi Kinerja atas Penggunaan Dana Bendahara Umum Negara

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
112/PMK.07/2016

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

  • Ditetapkan: 12 Jul 2016
  • Diundangkan: 12 Jul 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

Loading...
Quick Look - ??
  • pemantauan anggaran...
  • evaluasi kinerja anggaran...
  • transparansi keuangan publik...
  • pengawasan dana pemerintah...
  • analisis belanja negara...