121/PMK.07/2018 - Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa | JDIH Kementerian Keuangan

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

✨ Contoh Pertanyaan ✨
Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
Apa latar belakang adanya peraturan ini?
Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

  • 21 Sep 2018

    Mengubah 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • 21 Sep 2018

    Mengubah 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • 21 Sep 2018

    Mengubah 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • 21 Sep 2018

    Dicabut sebagian dengan 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • 21 Sep 2018

    Dicabut sebagian dengan 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

  • 21 Sep 2018

    Dicabut sebagian dengan 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

  • 21 Sep 2018

    Dicabut sebagian dengan 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

  • 21 Sep 2018

    Dicabut sebagian dengan 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

  • 21 Sep 2018

    Dicabut dengan 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta