JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 206 hasil yang relevan dengan "pengembangan program sosial "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
217/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA REBOISASI
131/PMK.07/2019

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

  • Ditetapkan: 13 Sep 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
32 P/HUM/2016

Uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi P...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
    7/PMK.07/2020

    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

    • Ditetapkan: 23 Jan 2020
    • Diundangkan: 23 Jan 2020

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | KEMENTERIAN AGAMA | TARIF LAYANAN BLU
    252/PMK.05/2016

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    127/PMK.02/2015

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2015
    • Diundangkan: 07 Jul 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    30/PUU-X/2012

    Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN | DANA BAGI HASIL
      230/PMK.07/2017

      Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

      • Ditetapkan: 29 Des 2017
      • Diundangkan: 28 Des 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
      229/PMK.01/2019

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | TARIF LAYANAN BLU
      48/PMK.05/2015

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

      • Ditetapkan: 11 Mar 2015
      • Diundangkan: 11 Mar 2015
      • 1
      • ...
      • 13
      • 14
      • 15
      • ...
      • 21

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengembangan program sosial...
      • kebijakan keuangan inklusif...
      • alokasi anggaran sosial...
      • pengelolaan dana bantuan...
      • audit program sosial...