JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 218 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam implementasi program P3 "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
11 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    11 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      80/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        34 P/HUM/2020

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pengh...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          3/PUU-XVI/2018

          Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            63 P/HUM/2020

            Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paja...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              58 P/HUM/2020

              Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
                199/PMK.012/2020

                Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

                • Ditetapkan: 16 Des 2020
                • Diundangkan: 17 Des 2020
                Thumbnail
                PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                07 P/HUM/2018

                Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

                  Relevan terhadap, , dan

                  Thumbnail
                  Tidak Berlaku
                  KLASIFIKASI | ANGGARAN
                  187/PMK.02/2019

                  Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

                  • Ditetapkan: 16 Des 2019
                  • 1
                  • ...
                  • 13
                  • 14
                  • 15
                  • ...
                  • 22

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • transparansi anggaran...
                  • akuntabilitas publik...
                  • pengawasan keuangan negara...
                  • partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan...
                  • laporan keuangan terbuka...