JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.446 hasil yang relevan dengan "peran pusat dan daerah dalam fiskal "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | PELABUHAN BEBAS
    UU 36 TAHUN 2000

    Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

    • Ditetapkan: 21 Des 2000
    • Diundangkan: 21 Des 2000

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGANGKATAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    PP 9 TAHUN 2003

    Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

    • Ditetapkan: 17 Feb 2003
    • Diundangkan: 17 Feb 2003

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | TATA KERJA
    Kpres 81 TAHUN 2003

    Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
    PP 24 TAHUN 2005

    Standar Akuntansi Pemerintah

    • Ditetapkan: 13 Jun 2005
    • Diundangkan: 13 Jun 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
    PP 11 TAHUN 2001

    Informasi Keuangan Daerah

    • Ditetapkan: 19 Mar 2001
    • Diundangkan: 19 Mar 2001

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA REBOISASI | REBOISASI
    PP 35 TAHUN 2002

    Dana Reboisasi

    • Ditetapkan: 08 Jun 2002
    • Diundangkan: 08 Jun 2002

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    NASIONAL | JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
    Kpres 91 TAHUN 1999

    Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

    • Ditetapkan: 30 Jul 1999
    • Diundangkan: 30 Jul 1999

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 141
    • 142
    • 143
    • 144
    • 145

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pembagian anggaran pusat dan daerah...
    • kerjasama fiskal antara pusat dan daerah...
    • peran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan...
    • alokasi dana transfer fiskal...
    • kebijakan fiskal untuk pembangunan daerah...