JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 1.542 hasil yang relevan dengan "program pembiayaan pemerintah untuk industri "
    Dalam 0.024 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
    104/PMK.010/2016

    Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

    • Ditetapkan: 30 Jun 2016
    • Diundangkan: 30 Jun 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    79/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | MEKANISME PENGELOLAAN
      191/PMK.05/2011

      Mekanisme Pengelolaan Hibah.

      • Ditetapkan: 30 Nov 2011
      • Diundangkan: 30 Nov 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SANKSI | WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
      89/PMK.010/2015

      Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengali...

      • Ditetapkan: 28 Apr 2015
      • Diundangkan: 28 Apr 2015

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
      139/PMK.011/2011

      Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...

      • Ditetapkan: 22 Agu 2011
      • Diundangkan: 22 Agu 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTANGGUNGJAWABAN | OBLIGASI DAERAH
      111/PMK.07/2012

      Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Jun 2012
      • Diundangkan: 29 Jun 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      52/PUU-IX/2011

      Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        49/PMK.02/2011

        Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

        • Ditetapkan: 17 Mar 2011
        • Diundangkan: 17 Mar 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGADAAN BARANG/JASA | TATACARA PENGAJUAN
        194/PMK.02/2011

        Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

        • Ditetapkan: 01 Des 2011
        • Diundangkan: 01 Des 2011

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 141
        • 142
        • 143
        • ...
        • 155
        Quick Look - ??