JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.460 hasil yang relevan dengan "adopsi e-wallet di Indonesia "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PP 27 TAHUN 2009

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

  • Ditetapkan: 19 Mar 2009
  • Diundangkan: 19 Mar 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
117/PMK.02/2005

Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

  • Ditetapkan: 29 Nov 2005
  • Diundangkan: 29 Nov 2005

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
PP 36 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

  • Ditetapkan: 19 Mei 2008
  • Diundangkan: 19 Mei 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

  • Ditetapkan: 23 Mei 2005
  • Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | HAK ASASI MANUSIA
PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • Ditetapkan: 30 Des 2005
  • Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENSIUN POKOK | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 14 TAHUN 2008

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGANGKATAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 17 Feb 2003
  • Diundangkan: 17 Feb 2003
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENCUCIAN UANG | TINDAK PIDANA
UU 15 TAHUN 2002

Tindak Pidana Pencucian Uang.

  • Ditetapkan: 17 Apr 2002
  • Diundangkan: 17 Apr 2002

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Ditetapkan: 27 Des 2002
  • Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146

Loading...
Quick Look - ??
  • adopsi e-wallet di Indonesia...
  • kebijakan digitalisasi pembayaran...
  • manfaat penggunaan e-wallet untuk UMKM...
  • perlindungan konsumen dalam transaksi digital...
  • perkembangan keamanan siber dalam pembayaran elektronik...