JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.464 hasil yang relevan dengan "alokasi anggaran untuk program sosial "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
AKHIR TAHUN ANGGARAN | PEDOMAN PELAKSANAAN
169/PMK.05/2009

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
87/PMK.05/2009

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 30 Apr 2009
  • Diundangkan: 30 Apr 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN
69/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 27 Mar 2015
  • Diundangkan: 27 Mar 2015
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-VI/2008

    Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
      28/PMK.05/2010

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 04 Feb 2010
      • Diundangkan: 04 Feb 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETA KAPASITAS FISKAL | DAERAH
      174/PMK.07/2009

      Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

      • Ditetapkan: 11 Nov 2009
      • Diundangkan: 11 Nov 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | PEJABAT NEGARA
      PP 14 TAHUN 2009

      Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

      • Ditetapkan: 05 Feb 2009
      • Diundangkan: 05 Feb 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA PEMERINTAH
      PP 20 TAHUN 2004

      Rencana Kerja Pemerintah

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 142
      • 143
      • 144
      • ...
      • 147

      Loading...
      Quick Look - ??
      • alokasi anggaran program sosial...
      • efektivitas pengeluaran publik...
      • manajemen keuangan daerah...
      • evaluasi program sosial...
      • transparansi anggaran pemerintah...