JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.467 hasil yang relevan dengan "optimalisasi alokasi dana Kementerian Keuangan "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | EVALUASI KINERJA
249/PMK.02/2011

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 28 Des 2011
  • Diundangkan: 28 Des 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
28/PMK.05/2010

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 04 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
57/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SALDO ANGGARAN LEBIH
    206/PMK.05/2010

    Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.

    • Ditetapkan: 29 Nov 2010
    • Diundangkan: 29 Nov 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
    123/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

    • Ditetapkan: 22 Jul 2009
    • Diundangkan: 22 Jul 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | POLITEKNIK KESEHATAN
    184/PMK.05/2011

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

    • Ditetapkan: 22 Nov 2011
    • Diundangkan: 22 Nov 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PP 55 TAHUN 2005

    Dana Perimbangan

    • Ditetapkan: 09 Des 2005
    • Diundangkan: 09 Des 2005

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
    PP 29 TAHUN 2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 24 Mar 2009
    • Diundangkan: 24 Mar 2009

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 143
    • 144
    • 145
    • 146
    • 147

    Loading...
    Quick Look - ??
    • optimalisasi anggaran Kementerian Keuangan...
    • manajemen keuangan negara...
    • efisiensi belanja pemerintah...
    • analisis alokasi dana publik...
    • pengelolaan anggaran berbasis kinerja...