JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 1.542 hasil yang relevan dengan "program pembiayaan pemerintah untuk industri "
    Dalam 0.017 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
    241/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

    • Ditetapkan: 27 Des 2012
    • Diundangkan: 27 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    165/PMK.02/2011

    Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

    • Ditetapkan: 17 Okt 2011
    • Diundangkan: 17 Okt 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGKUTAN KERETA API | BIDANG ANGGARAN
    143/PMK.02/2012

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

    • Ditetapkan: 03 Sep 2012
    • Diundangkan: 03 Sep 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | TANAH DAN BANGUNAN | STANDAR KEBUTUHAN
    248/PMK.06/2011

    Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 24 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN DANA | TATACARA PENYEDIAAN
    121/PMK.02/2011

    Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2011
    • Diundangkan: 01 Agu 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    47/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 11 Mar 2015
    • Diundangkan: 11 Mar 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
    91/PMK.05/2010

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2010
    • Diundangkan: 21 Apr 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
    165/PMK.07/2012

    Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Okt 2012
    • Diundangkan: 29 Okt 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
    87/PMK.05/2009

    Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 30 Apr 2009
    • Diundangkan: 30 Apr 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | LAPORAN KEUANGAN
    210/PMK.05/2013

    Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 31 Des 2013
    • Diundangkan: 31 Des 2013

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 144
    • 145
    • 146
    • ...
    • 155
    Quick Look - ??