JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 184 hasil yang relevan dengan "Implementasi e-procurement di sektor publik "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
171/PMK.07/2015

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 09 Sep 2015
  • Diundangkan: 09 Sep 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
29/PUU-XVI/2018

Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
      132/PMK.06/2017

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

      • Ditetapkan: 03 Okt 2017
      • Diundangkan: 03 Okt 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
      138/PMK.01/2018

      Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 01 Okt 2018
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      31 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        46 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFORMASI | TRANSAKSI ELEKTRONIK
          UU 19 TAHUN 2016

          Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

          • Ditetapkan: 25 Nov 2016
          • Diundangkan: 25 Nov 2016

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | INFRASTRUKTUR
          190/PMK.08/2015

          Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

          • Ditetapkan: 06 Okt 2015
          • Diundangkan: 08 Okt 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
          260/PMK.08/2016

          Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

          • Ditetapkan: 30 Des 2016
          • Diundangkan: 30 Des 2016

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 14
          • 15
          • 16
          • ...
          • 19

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Implementasi e-procurement...
          • Sektor publik di Indonesia...
          • Efisiensi anggaran kementerian keuangan...
          • Sistem pengadaan elektronik...
          • Transparansi pengadaan barang dan jasa...