JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.612 hasil yang relevan dengan "Strategi Kerjasama Pusat dan Daerah "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
62/PMK.04/2011

Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

  • Ditetapkan: 30 Mar 2011
  • Diundangkan: 30 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
256/PMK.03/2014

Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

  • Ditetapkan: 30 Des 2014
  • Diundangkan: 30 Des 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENDIDIKAN | FUNGSI
84/PMK.07/2009

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  • Ditetapkan: 23 Apr 2009
  • Diundangkan: 23 Apr 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU | ANGGARAN 2009
85/PMK.07/2009

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 23 Apr 2009
  • Diundangkan: 23 Apr 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TATACARA PEMBAYARAN
190/PMK.05/2012

Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

  • Ditetapkan: 29 Nov 2012
  • Diundangkan: 29 Nov 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
25/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
    224/PMK.07/2009

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Des 2009
    • Diundangkan: 23 Des 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENILAI INTERNAL | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
    04/PMK.06/2010

    Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

    • Ditetapkan: 08 Jan 2010
    • Diundangkan: 08 Jan 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
    203/PMK.07/2009

    Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

    • Ditetapkan: 04 Des 2009
    • Diundangkan: 04 Des 2009

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 153
    • 154
    • 155
    • ...
    • 162

    Loading...
    Quick Look - ??
    • strategi kerjasama antar pemerintah...
    • sinergi anggaran pusat dan daerah...
    • pengelolaan keuangan daerah...
    • optimalisasi sumber daya publik...
    • kebijakan fiskal berbasis daerah...