JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.616 hasil yang relevan dengan "program pajak untuk pembangunan daerah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
PP 36 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

  • Ditetapkan: 19 Mei 2008
  • Diundangkan: 19 Mei 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JENIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 24 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta, 2008

  • Ditetapkan: 10 Mar 2008
  • Diundangkan: 10 Mar 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF PNBP | JENIS | DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PP 4 TAHUN 2005

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

  • Ditetapkan: 18 Jan 2005
  • Diundangkan: 18 Jan 2005
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

  • Ditetapkan: 23 Mei 2005
  • Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
PP 31 TAHUN 2004

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

  • Ditetapkan: 05 Okt 2004
  • Diundangkan: 05 Okt 2004
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
PP 6 TAHUN 2007

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

  • Ditetapkan: 08 Jan 2007
  • Diundangkan: 08 Jan 2007
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 72 TAHUN 2004

    Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2004
    • Diundangkan: 06 Sep 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA REBOISASI | REBOISASI
    PP 35 TAHUN 2002

    Dana Reboisasi

    • Ditetapkan: 08 Jun 2002
    • Diundangkan: 08 Jun 2002

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 156
    • 157
    • 158
    • ...
    • 162

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pajak untuk pembangunan daerah...
    • program pengelolaan pajak daerah...
    • strategi pemungutan pajak untuk pembangunan...
    • insentif pajak untuk investasi daerah...
    • peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah...