JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 184 hasil yang relevan dengan "PPh Pasal 21 "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
64/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BEA MASUK | PERUBAHAN
    169/PMK.04/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

    • Ditetapkan: 20 Nov 2017
    • Diundangkan: 20 Nov 2017

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
      PER-2/BC/2019

      Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

      • Ditetapkan: 13 Feb 2019
      • Diundangkan: 13 Feb 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      71/PUU-IX/2011

      Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
        161/PMK.07/2011

        Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dala...

        • Ditetapkan: 04 Okt 2011
        • Diundangkan: 04 Okt 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | PEMBERIAN
          82/PMK.03/2017

          Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

          • Ditetapkan: 20 Jun 2017
          • Diundangkan: 20 Jun 2017
          • Terjemahan
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENYALURAN
          235/PMK.07/2015

          Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

          • Ditetapkan: 22 Des 2015
          • Diundangkan: 22 Des 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
          101/PMK.05/2010

          Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

          • Ditetapkan: 12 Mei 2010
          • Diundangkan: 12 Mei 2010

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 15
          • 16
          • 17
          • 18
          • 19

          Loading...
          Quick Look - ??
          • PPh Pasal 21 prosedur pemotongan...
          • PPh Pasal 21 tarif...
          • perhitungan PPh Pasal 21...
          • kewajiban pelaporan PPh Pasal 21...
          • PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap...