JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 183 hasil yang relevan dengan "PPh pasal 21 "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BEA MASUK | PERUBAHAN
    169/PMK.04/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

    • Ditetapkan: 20 Nov 2017
    • Diundangkan: 20 Nov 2017

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
    PER-2/BC/2019

    Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

    • Ditetapkan: 13 Feb 2019
    • Diundangkan: 13 Feb 2019

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    71/PUU-IX/2011

    Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
        161/PMK.07/2011

        Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 yang Dialokasikan dala...

        • Ditetapkan: 04 Okt 2011
        • Diundangkan: 04 Okt 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | PEMBERIAN
        82/PMK.03/2017

        Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

        • Ditetapkan: 20 Jun 2017
        • Diundangkan: 20 Jun 2017
        • Terjemahan
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENYALURAN
        235/PMK.07/2015

        Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

        • Ditetapkan: 22 Des 2015
        • Diundangkan: 22 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        58/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
          101/PMK.05/2010

          Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

          • Ditetapkan: 12 Mei 2010
          • Diundangkan: 12 Mei 2010

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 15
          • 16
          • 17
          • 18
          • 19

          Loading...
          Quick Look - ??
          • PPh pasal 21 pemotongan...
          • PPh pasal 21 pelaporan...
          • PPh pasal 21 penghitungan...
          • peraturan PPh pasal 21...
          • PPh pasal 21 untuk karyawan...