JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 182 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas dalam pemerintahan "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
62/PUU-XI/2013

Pengujian UU Nomor 17/2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    48/PUU-XI/2013

    PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
      PP 7 TAHUN 2008

      Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

      • Ditetapkan: 04 Feb 2008
      • Diundangkan: 04 Feb 2008

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      41 P/HUM/2015

      Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA
        102/PUU/XVI/2018

        Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
          73 P/HUM/2013

          Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
            259/PMK.05/2014

            Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

            • Ditetapkan: 31 Des 2014
            • Diundangkan: 31 Des 2014
            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            18/PUU-XV/2017

            Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
              220/PMK.05/2016

              Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

              • Ditetapkan: 30 Des 2016
              • Diundangkan: 30 Des 2016
              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
              124/PMK.02/2016

              Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

              • Ditetapkan: 08 Agu 2016
              • Diundangkan: 08 Agu 2016
              • 1
              • ...
              • 15
              • 16
              • 17
              • 18
              • 19

              Loading...
              Quick Look - ??
              • akuntabilitas publik...
              • transparansi anggaran...
              • pengelolaan keuangan negara...
              • penilaian kinerja kementerian...
              • reformasi birokrasi pemerintahan...