JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 174 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas keuangan daerah "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    41/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      142/PMK.02/2018

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

      • Ditetapkan: 29 Okt 2018
      • Diundangkan: 29 Okt 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
      PP 7 TAHUN 2008

      Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

      • Ditetapkan: 04 Feb 2008
      • Diundangkan: 04 Feb 2008

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
      14/PMK.09/2017

      Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 13 Feb 2017
      • Diundangkan: 13 Feb 2017
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      46/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
        112/PMK.07/2016

        Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

        • Ditetapkan: 12 Jul 2016
        • Diundangkan: 12 Jul 2016
        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          230/PMK.05/2011

          Sistem Akuntansi Hibah.

          • Ditetapkan: 21 Des 2011
          • Diundangkan: 21 Des 2011
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
          73 P/HUM/2013

          Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

            Relevan terhadap dan

            • 1
            • ...
            • 15
            • 16
            • 17
            • 18

            Loading...
            Quick Look - ??
            • akuntabilitas laporan keuangan daerah...
            • transparansi penggunaan anggaran...
            • pengawasan keuangan publik...
            • evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah...
            • peran kementerian keuangan dalam tata kelola fiskal...