JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 205 hasil yang relevan dengan "insentif pajak untuk investor swasta di daerah "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENGALOKASIAN
165/PMK.07/2012

Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 29 Okt 2012
  • Diundangkan: 29 Okt 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    24/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 27 Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFRASTRUKTUR | BMN | INFRASTRUKTUR | BARANG MILIK NEGARA
      65/PMK.06/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan ...

      • Ditetapkan: 26 Apr 2016
      • Diundangkan: 27 Apr 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENILAI INTERNAL
        2/PMK.06/2014

        Penilai Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

        • Ditetapkan: 02 Jan 2014
        • Diundangkan: 02 Jan 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          54/PUU-XVII/2019

          Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
            127/PMK.05/2018

            Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

            • Ditetapkan: 21 Sep 2018
            • Diundangkan: 24 Sep 2018

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            71/PUU-IX/2011

            Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 15
              • 16
              • 17
              • ...
              • 21

              Loading...
              Quick Look - ??
              • insentif pajak daerah...
              • kebijakan pajak untuk investasi...
              • manfaat investasi lokal...
              • stimulasi ekonomi melalui pajak...
              • dukungan untuk investor swasta...