JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.623 hasil yang relevan dengan "e-budgeting untuk pemerintahan daerah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGANGKATAN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

  • Ditetapkan: 17 Feb 2003
  • Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
76/PMK.01/2009

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

  • Ditetapkan: 23 Mei 2005
  • Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN | DEPARTEMEN KEHUTANAN
PP 2 TAHUN 2008

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Keh...

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
PP 80 TAHUN 2007

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

  • Ditetapkan: 28 Des 2007
  • Diundangkan: 28 Des 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | PELABUHAN BEBAS
UU 36 TAHUN 2000

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

  • Ditetapkan: 21 Des 2000
  • Diundangkan: 21 Des 2000

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
PP 6 TAHUN 2007

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

  • Ditetapkan: 08 Jan 2007
  • Diundangkan: 08 Jan 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEUANGAN | PERIMBANGAN
UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 17 Mei 1999
  • Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

  • Ditetapkan: 19 Mar 2001
  • Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163

Loading...
Quick Look - ??
  • e-budgeting pemerintahan...
  • inovasi sistem keuangan daerah...
  • transparansi anggaran publik...
  • manajemen keuangan berbasis teknologi...
  • akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah...